Arsip Tag: Mahkamah Konstitusi

Dirty Vote Bongkar Politik Gentong Babi Jokowi di Politisasi Bansos pada Pemilu 2024, Ini Penjelasannya

Hendelforex, Jakarta – Isu bantuan sosial atau yang disebut Bansos belakangan ini banyak dipolitisasi. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan dalam film “Pemungutan Suara Kotor”. Film dokumenter yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu Presiden Jokowi dirilis hari ini, Minggu, 11 Februari 2024.

“Mengapa bansos dijadikan alat politik?” Kalau ilmu politik ada yang namanya politik tong babi,” kata Bivitri dalam film karya Dandy Laksono itu.

Seperti yang dijelaskan Bivitri, politik tong babi adalah istilah yang berasal dari era perbudakan di Amerika Serikat. Saat itu, para budak harus mengaduk agar daging babi bisa disimpan di dalam tong. Kemudian para budak melawan babi di dalam tong.

“Akhirnya ternyata ada masyarakat yang memperjuangkan jatah kenyamanannya,” kata Bivitri.

Dalam konteks politik saat ini, Bivitri mengatakan politik tong babi merupakan salah satu bentuk pengambilan kebijakan yang menggunakan uang rakyat. Politisi menggelontorkan uang ke daerah pemilihan agar mereka terpilih kembali.

Tentu saja kali ini bukan Jokowi yang meminta rakyat memilihnya, melainkan penggantinya, kata Bivitri.

Dalam pidatonya mengenai pemilu kotor, Bivitri menyoroti apa yang dilihatnya sebagai pengeluaran anggaran kesejahteraan yang berlebihan menjelang pemilu 2024. Sebab pada bulan Januari saja, pemerintah mengeluarkan dana sebesar 78,06 miliar dram. Jenis bantuan yang diberikan melalui anggaran tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino.

Sebelumnya, pada tahun 2023, Jokowi juga memberikan bansos beras sebesar Rp7,9 miliar pada Maret hingga Mei dan Rp8 miliar pada September hingga November. Dukungan sosial untuk beras berlanjut pada bulan Desember dengan dana sebesar 2,7 miliar dram. Tak hanya itu, tahun lalu Presiden Jokowi mengucurkan dana Rp 81,2 triliun untuk program PKH dan kartu sembako. Kemudian untuk PIP, KIP, dukungan iuran pegawai dan tunjangan sosial lainnya sebesar Rp 82,3 triliun. Sedangkan dukungan PKH dan BPNT mencapai Rp 114,3 miliar.

Kemudian pada tahun ini, Presiden Jokowi meluncurkan bantuan sosial sembako untuk 18,8 juta keluarga atau kepala rumah tangga. Lalu beras 10 kg untuk 22 juta keluarga, BLT untuk 18 juta keluarga. Jika digabungkan dengan program bansos lainnya, Presiden Jokowi mengalokasikan Rp508 miliar, atau lebih banyak Rp496,8 miliar dibandingkan rencana sebelumnya.

“Di sini kita melihat bagaimana dukungan sosial disalahgunakan dan melampaui apa yang dilakukan selama pandemi Covid-19,” kata Bivitri.

Sebagai referensi, pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial atau Perlinsos senilai Rp 498 miliar pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Kemudian mengalokasikan Rp468,2 miliar pada tahun 2021 dan Rp460,2 miliar pada tahun 2022.

Selain anggaran, yang menjadi pusat perhatian adalah distribusi manfaat sosial yang dilakukan presiden. Padahal, menurut Bivitri, bansos merupakan teknik negara yang harusnya disalurkan sesuai struktur negara.

“Siapa yang berhak atau berwenang, jawabannya Kementerian Sosial,” kata Bivitri. Namun yang terjadi adalah data kemiskinan Kementerian Sosial tidak digunakan. “Mungkin kebetulan Mensos PDIP saat ini berselisih dengan penerus Jokowi.”

Film Dirty Vote di YouTube Dirty Vote dirilis pada 11 Februari 2024. Dirty Vote menghadirkan tiga pakar hukum tata negara: Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka memaparkan berbagai fakta, menjelaskan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada pemilu kali ini.

Ada beberapa spot yang dilakukan Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari dalam film berdurasi 1 jam 55 menit 22 detik itu. Diantaranya isu penipuan melalui penunjukan 20 PJ pimpinan daerah, tekanan terhadap kepala desa agar mendukung calon tertentu, dan penyaluran bantuan sosial atau Banso yang berlebihan.

Pada Pilpres tahun ini, putra sulung Presiden Joko Widodo, Jibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan ini bertemu dua pasangan lainnya, Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Gyanjar Pranovo-Mahfoud Md.

Kenaikan jabatan Gibran menjadi sorotan publik setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang juga paman Gibran menerima tantangan usia 40 tahun bagi calon wakil presiden. Keputusan itu membuat Gibran yang tak harus memenuhi syarat bisa mengajukan diri sebagai calon presiden.

Meski Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat, namun putusan yang dihasilkan juga cacat etik, lanjut postingan Gibran. Pasangan Prabowo-Gibran didukung oleh Jokowi dan beberapa menterinya. Belakangan ini, Presiden Joko Widodo juga diduga melakukan sejumlah manuver politik untuk mendukung Prabowo-Gibra.

Film ini semula dijadwalkan tayang pada pukul 11.00 namun diundur menjadi pukul 11.39 WIB. Namun, sebelum film tersebut dirilis, TKN asuhan Prabowo Gibran sudah lebih dulu menggelar konferensi pers dan menuding film tersebut melakukan pencemaran nama baik.

Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raqa, Habiborokhman, mempertanyakan film dokumenter “Suara Kotor” yang membeberkan berbagai dugaan kecurangan dalam pemilu atau pemilu. “Kebanyakan yang disampaikan dalam film tersebut adalah cerita-cerita fitnah dan kebencian, yang sangat arogan dan tidak ilmiah,” kata Habiborokhman saat konferensi pers di YouTube Live Prabowo Gibran pada 11 Februari 2024.

Pilihan Editor: Pemungutan suara kotor mengungkap dugaan kecurangan yang dilakukan Jokowi, mendistribusikan bantuan darurat, mengerahkan polisi, dan menekan para pemimpin kota

Menteri BUMN Eric Tohir mengatakan harga beras yang mengalami kenaikan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Menurutnya, kenaikan harga pangan disebabkan oleh kondisi geopolitik global, namun pemerintah Indonesia turun tangan untuk membantu. Baca selengkapnya

Gerakan menjaga perdamaian Yogyakarta pada Pilkada 2024 digagas Sultan Hamengku Buwono X pada Oktober lalu. Baca selengkapnya

Menjelang pemungutan suara pemilihan umum pada 14 Februari 2024, dua film dokumenter, Dirty Vote dan Young (Never) Gone telah dirilis. Baca selengkapnya

Reaksi Internet Terhadap Film Tentang Pemungutan Suara Kotor di Media Sosial X. Baca cerita lengkapnya

Film “Pemungutan Suara Kotor di Gresik” dibatalkan. Pihak penyelenggara mengaku didekati oleh badan intelijen yang meminta mereka tidak mengundang masyarakat pada masa tenang menjelang pemilu 2024. Baca selengkapnya

Pemungutan suara pemilu 2024 akan dilakukan pada Rabu, 14 Februari 2024. Hal ini harus diperhatikan saat mencoblos di TPS. Baca selengkapnya

Connie Bakri menjabarkan skenario masa jabatan Prabowo selama 2 tahun dan peringatan Sultan kepada Jokowi. Baca selengkapnya

Mahasiswa Kebijakan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas nama Pratikno dan Ari Dwipayana. Baca selengkapnya

Film dokumenter Dirty Vote berhasil menarik perhatian publik. Diproduksi oleh WatchDoc, film ini mengupas mendalam dugaan kecurangan pemilu 2024. Baca selengkapnya

Menteri Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, 3 ahli hukum tata negara dalam “Suara Kotor” ini merupakan wajah-wajah yang berintegritas tinggi. Baca selengkapnya