Arsip Tag: KLHK

Koalisi Desak KLHK Tetapkan Monyet Ekor Panjang dan Beruk Sebagai Satwa Dilindungi

Hendelforex, Jakarta – Memperingati Hari Primata Indonesia pada 30 Januari 2024, Koalisi Anti Primata bersama masyarakat sipil meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil langkah serius untuk menghentikan perburuan dan perdagangan serta melindungi kepentingan jangka panjang. monyet berekor. Macaca fascicularis) dan kera (Macaca nemestrina) di Indonesia.

Mereka menggelar aksi damai di depan gedung KLHK dengan diiringi teater. Sebanyak 15 aktivis dan relawan terlihat berdiri sambil membawa plakat bergambar kera yang dieksploitasi dengan tulisan “KLHK, kenapa tutup mata?” dan memuat persyaratan Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Aktivis lainnya yang terlihat memegang spanduk bertuliskan ‘Tetapkan Monyet Sebagai Satwa Dilindungi’, mengenakan masker Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbai Bakar dengan penutup mata berwarna hitam.

Tak hanya memajang poster dan spanduk berisi permintaan tersebut, seniman pantomim Wangi Hoed juga turut hadir dalam aksi tersebut dan menampilkan pertunjukan teatrikal. Aksi ini bercerita tentang perjuangan seekor induk kera dalam menyelamatkan anaknya yang ditangkap manusia. Harapannya, monyet tidak lagi diperjualbelikan untuk konservasi.

Angelina Pane, juru bicara koalisi Primates Fight Back dan pendiri Animal Friends of Jogja (AFJ), mengatakan: “Mulai Maret 2022, Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam telah memasukkan kedua spesies ini ke dalam Daftar Merah Spesies Terancam Punah (IUCN). Daftar Merah). kelompok yang terancam punah telah menghilang”.

Lebih lanjut ia menyatakan, kondisi monyet dan kera ekor panjang saat ini semakin mengkhawatirkan. “Meskipun dua tahun telah berlalu sejak status kedua spesies ini ditingkatkan dari Terancam menjadi Terancam Punah oleh IUCN, pemerintah tampaknya menutup mata terhadap berbagai aktivitas eksploitasi yang terus terjadi terhadap kedua primata ini.” yang berperan penting dalam kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Januari 2024.

Sebelum aksi, pada Minggu 28 Januari 2024, aktivis dan relawan Primates Fight Back juga menggelar aksi damai di Bundaran HI Jakarta dalam rangka Car Free Day (CFD). Aksi ini dilakukan dalam rangka memberikan pesan kepada warga ibu kota tentang eksploitasi monyet di Indonesia, dan hampir tidak ada tindakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melindungi kedua spesies tersebut.

Seusai hujan di luar gerbang KLHK, lima perwakilan Koalisi Pemberantasan Primata masuk menemui perwakilan KLHK untuk menyampaikan langsung tuntutan koalisi. Perwakilan dari Primates Fight Back Coalition diterima oleh Biro Umum dan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Satria, koordinator Garda Animalia yang tergabung dalam koalisi, mengatakan paradigma monyet ekor panjang hanya fokus pada pemanfaatan. “Sampai saat ini perdagangan dan eksploitasi kera masih sering diabaikan, padahal kegiatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa dan upaya pemulihan (rehabilitasi) memerlukan biaya yang tidak sedikit.”

Kera seringkali hanya dianggap sebagai sumber permasalahan karena adanya anggapan populasi yang berlebihan sehingga perlu dilakukan penangkapan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tak sampai disitu saja, monyet kerap dicap sebagai hama lahan pertanian di sekitar habitatnya. “Tentu saja pemerintah harus mempertimbangkan alternatif mitigasi lain, terjadinya ‘konflik’ harus dinilai secara menyeluruh, termasuk fragmentasi habitat,” ujarnya.

Hewan tidak mewakili manusia.Juru bicara Fiolita Berandini mengatakan tidak ada gunanya melakukan penyelamatan dan rehabilitasi jika monyet masih diburu untuk diperdagangkan dan dieksploitasi di masa depan, karena tidak ada perlindungan hukum.

Dari berbagai pemberitaan, dampak dari praktik jual beli kedua spesies ini dalam jumlah besar mengakibatkan serangkaian penyiksaan terhadap monyet dan kera. Selain itu, praktik ini juga berdampak negatif terhadap populasi kedua spesies hewan tersebut di alam liar. “Pertumbuhan komunitas pemelihara monyet juga turut berkontribusi terhadap permasalahan peningkatan jumlah pemburu satwa di alam liar,” kata Fiolita Berandini.

“Risiko zoonosis menjadi perhatian penting karena perdagangan monyet untuk tujuan konservasi dapat menularkan berbagai penyakit yang mengancam kesehatan manusia,” tambahnya.

Perwakilan masyarakat sipil Ayut yang turut hadir dalam audiensi mengungkapkan keprihatinannya atas dampak psikologis bagi anak-anak jika melihat serangkaian tindakan eksploitatif terhadap monyet dan kera yang beredar di media sosial.

Saat ini, hanya sedikit perhatian yang diberikan terhadap penderitaan monyet dan kera ekor panjang, karena penjahat sering kali lolos begitu saja. Peraturan perundang-undangan yang ada hanya dapat diterapkan apabila satwa tersebut termasuk dalam kategori satwa liar yang dilindungi. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita mengakui bekantan dan kera sebagai satwa liar yang dilindungi.

Selalu update informasi terkini. Simak berita terkini dan berita pilihan dari Hendelforex di channel Telegram “Hendelforex Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Pertama, Anda perlu menginstal aplikasi Telegram.

Hiu bambu dan tiga hewan liar lainnya yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Lebih terinci

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan angkat bicara menentang putusan pailit PT RKK oleh Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan. Lebih terinci

Sesuai surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penanganan sampah dana pemilu diperketat. Baca selengkapnya.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan membersihkan fasilitas kampanye mulai hari pertama masa tenang. Itu juga ditanam untuk produksi listrik. Lebih terinci

Pemprov DKI Jakarta bersiap bersihkan sampah kampanye pemilu 2024. Baca selengkapnya.

Dua bayi orangutan terpantau tumbuh dengan baik dan sehat. Lebih terinci

Ada 35 TPA yang akan terbakar sepanjang tahun 2023. Baca artikel selengkapnya

Surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang sampah pemilu ini pertama kali diterbitkan di Indonesia. Lebih terinci

BRIN akhirnya merilis informasi resmi mengenai sanksi pelanggaran etika massal bagi penelitinya. Lebih terinci

Sanksi pengurangan tunjangan kinerja dikenakan secara besar-besaran kepada 120 peneliti dan satu kepala pusat penelitian BRIN. Lebih terinci

Mahfud Md Ungkap Data Deforestasi dari GFW, Ini Perbedaan Metodenya dengan KLHK

Hendelforex, Jakarta. Tomi Harjadi, Wakil Direktur Program Pertanian, Kehutanan dan Tata Guna Lahan, Tomi Harjadi dari Indonesia dari World Resources Institute (WRI) pun menanggapi kontroversi data deforestasi di Indonesia. WRI telah memantau dan mempublikasikan data deforestasi di dunia, termasuk Indonesia, selama beberapa dekade, katanya.

Upaya ini dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan dan tersedia untuk umum melalui platform Global Forest Watch (GFW), kata Tomi saat menjawab tertulis kepada Tempo, Kamis, 25 Januari 2024.

Kontroversi ini bermula dari pidato Dr Mahfoud, calon wakil presiden (cawapres) nomor tiga dalam debat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ia menekankan, hingga 12,5 juta hektar telah ditebang atau dibuka dalam satu dekade terakhir.

“Selama 10 tahun terakhir, 12,5 juta hektar hutan kita telah ditebang. Itu jauh lebih besar dari Korea Selatan dan 23 kali lebih besar dari Pulau Madura,” kata Mahfoud dalam debat cawapres pada 21 Januari lalu.

Usai perdebatan, Mahfoud mengatakan data yang digunakan berasal dari GFW. Menanggapi hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan pihaknya mengambil langkah meninjau metodologi data deforestasi Indonesia yang tercatat oleh Global Forest Watch. Menurut dia, angka Global Forest Watch mengenai deforestasi yang dikutip Mahfoud salah. “Saat ini kami bersama-sama merevisi metode Global Forest Watch yang sangat dipuji. Saya sudah mengikutinya sejak 2017,” kata Siti.

Menanggapi pernyataan Siti Nurbaya, Mahfoud yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mengatakan, data yang ia dan Siti Nurbaya berikan benar, namun yang diberikan Siti Nurbaya adalah data murni deforestasi. Global Forest Watch, kata Mahfoud, memotret hilangnya hutan atau tutupan hutan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan deforestasi netto adalah total deforestasi dikurangi reboisasi, sehingga sisanya setara dengan Kota Nurbay.

Terkait perbedaan metodologi pencatatan data deforestasi, Tomi merujuk pada kajian WRI yang merinci definisi deforestasi dan metodologi yang digunakan dalam platform yang digunakan Global Forest Watch. Studi tersebut menyebutkan bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2014, misi utama GFW adalah mendorong keterbukaan data dan informasi ilmiah terkait hutan dunia guna melindungi hutan dan mengakhiri deforestasi.

Sementara itu, Tomi mengatakan, merujuk pada penelitian ini, ia memahami bahwa setiap negara memiliki metode dan definisi yang berbeda, sehingga GFW menggunakan metode dan definisi yang memungkinkan pengguna untuk secara konsisten menghitung dan membandingkan kehilangan tutupan pohon dan kehilangan tutupan hutan di berbagai negara.

“Oleh karena itu, metode dan definisi yang digunakan bersifat universal dan berdasarkan prinsip penelitian ilmiah. GFW menggunakan data dan metode dari kelompok penelitian di University of Maryland (UMD),” demikian penelitian yang dikutip Tomy.

Kajian WRI menjelaskan, perbedaan data deforestasi GFW dan KLHK disebabkan oleh perbedaan definisi hutan primer, kata Tomi. Dikatakannya, dalam kajiannya definisi hutan primer yang digunakan UMD dan dirujuk oleh GFW meliputi hutan alam perawan dan hutan alam belum lengkap. Sedangkan definisi hutan primer menurut Kementerian Ekologi dan Kehutanan hanya mengacu pada hutan alam yang tidak dimanfaatkan.

Definisi ini merupakan bagian dari terminologi umum hutan alam, yang terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder, dimana hutan primer adalah hutan alam utuh dan hutan sekunder adalah hutan alam tidak lengkap yang terlihat adanya penebangan atau gangguan, kata studi WRI.

“Dengan demikian, yang dimaksud dengan hutan primer dalam UMD lebih dekat dengan terminologi hutan alam sebagaimana didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” demikian kajian WRI yang dikutip Tomy.

Saat menganalisis hilangnya tutupan hutan primer, kata Tomi, mengutip hasil kajian WRI, tercatat GFW hanya menghitung hutan primer yang memiliki tutupan pohon minimal 30 persen. “Hilangnya tutupan pohon di kawasan hutan primer akan dimasukkan ke dalam penghitungan hilangnya tutupan hutan primer secara global,” menurut studi WRI.

Sedangkan menurut Tomi, mengacu pada data penelitian lembaganya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendefinisikan deforestasi sebagai hilangnya tujuh kelas hutan (termasuk hutan primer dan sekunder di daratan, mangrove, dan rawa gambut, seperti hutan hutan tanaman) berdasarkan peta tutupan lahan Kementerian Ekologi dan Kehutanan.

Berdasarkan penelitian WRI, peta tutupan lahan dibuat dengan menginterpretasikan secara visual mosaik citra satelit Landsat pada area yang dipetakan seluas 6,25 ha. “Perbedaan penghitungan kehilangan tutupan hutan mungkin terkait dengan perbedaan definisi hutan, metode identifikasi tutupan hutan, dan penghitungan kehilangan hutan,” kata studi tersebut.

Selalu update dengan informasi terbaru. Dengarkan berita terkini Hendelforex dan berita pilihan di saluran Telegram Hendelforex Updates. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Pertama, Anda perlu menginstal aplikasi Telegram.

Hasto Cristianto mengatakan, calon wakil presiden Mahfoud melakukan umrah di masa tenang saat pemilihan presiden atau presiden. Baca selengkapnya

Pidato calon wakil presiden Mahfud Media menandai berakhirnya masa jeda kampanye di Jawa Tengah. Baca selengkapnya

Mahfoud menyampaikan, selama kampanye November 2023 hingga 10 Februari 2024, ia dan Ganjar mengunjungi 450 titik di Indonesia. Baca selengkapnya

Film “Dirty Voting” mengungkap sejumlah dugaan kecurangan dalam pemilu. Bantah TKN Prabowo-Gibran: Fitnah dan Jahil. Baca selengkapnya

Penanganan sampah pengadaan kampanye pemilu diperkuat dengan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Baca selengkapnya

Arsyad Rasid mengatakan, di masa tenang Pemilu 2024, calon presiden Ganjar Pranovo dan calon wakil presiden Mahfud Md. akan terus bekerja. Baca selengkapnya

Presiden BMKG Dvikorita Karnavati mengatakan perubahan iklim yang mengancam hampir seluruh dunia meningkat dengan sangat cepat. Baca selengkapnya

Iklan tersebut berisi catatan dan janji dari pasangan calon presiden Ganjar Pranovo-Mahfud Md. Baca selengkapnya

Dinas Perlindungan Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan mencopot alat peraga kampanye mulai hari pertama masa tenang. Itu juga diproses untuk produksi listrik. Baca selengkapnya

Mahfud pun berdoa semoga pemilu 2024 menjadi pemilu yang membuka pintu keberkahan surga bagi Indonesia. Baca selengkapnya