Sri Mulyani Bekukan Anggaran Kementerian Rp 50 Triliun di 2024

Selamat datang Hendelforex di Website Kami!

Hendelforex, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Muljani Indrawati otomatis melakukan penyesuaian anggaran APBN 2024 yang berarti anggaran kementerian/lembaga (K/L) nonprioritas dibekukan dan dicadangkan untuk situasi darurat. Sri Mulyani Bekukan Anggaran Kementerian Rp 50 Triliun di 2024

Sri Muljani membekukan total anggaran sebesar Rp50,14 triliun. Setiap kementerian/lembaga harus menyisihkan 5 persen dari total anggaran untuk cadangan.

Penerapan penyesuaian otomatis dibenarkan oleh Deni Surjantoro, Kepala Kantor Pelayanan Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan (KLI Kemenkeu). Ia mengatakan, hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA tahun 2024.

“Saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian global,” kata Denny dalam keterangan resmi, Jumat, 2 Februari 2024.

Oleh karena itu, ia menilai perlu melihat potensi dan peluang yang akan muncul pada tahun ini. Ia mengatakan penyesuaian otomatis merupakan cara untuk merespons dinamika global. Kinerja Membaik, Unilever Indonesia Optimistis Tumbuh Positif di Kuartal II 2024

“Dan terbukti efektif menjaga fleksibilitas APBN tahun 2022 dan 2023 (saat Covid-19),” kata Denny.

Berikutnya: Meski seharusnya seluruh kementerian/lembaga mengalokasikan…

Meski setiap kementerian/lembaga harus mengalokasikan 5 persen dari total anggaran, menurut Danny, anggarannya tetap untuk masing-masing K/L. Namun FII, anggaran ini bisa digunakan untuk keadaan darurat.

Danny tidak mau menjawab pertanyaan darurat apa itu. Dia bahkan tidak menjawab pertanyaan tentang dasar hukum penerapan penyesuaian otomatis.

Penyesuaian otomatis tahun 2024 bisa Anda ketahui dari unggahan akun Instagram @asnation***. Cabang ini telah mengunggah surat Menteri Keuangan nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29/12/2023.

Surat ini ditujukan kepada Menteri Pemerintahan Indonesia Progresif, Jaksa Agung, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan sekretariat lembaga negara.

“Otomatis kebijakan koreksi belanja kementerian/lembaga tahun 2024 sebesar Rp50.148.936.040.000,” bunyi poin kedua surat tersebut.

Pilihan Redaksi: Analisa Indo-Strategis Kesiapan Anies, Prabov dan Ganjar di Debat Capres Terakhir: Ada Kuda Hitam

TPN Ganjar-Mahfud menilai Presiden Jokowi tidak memastikan peningkatan dukungan pegawai di Bawasl pada saat yang tepat. Lebih terinci

Menteri Keuangan Sri Muliani juga akan memilih di TPS 73 Bintaro, Tangerang Selatan. Lebih terinci

Tujuh Presiden RI punya sejarah mengakhiri masa jabatannya. Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBI dan Joko punya takdirnya masing-masing. Lebih terinci

Pada 12 Februari 2024, Presiden Jokowi memperluas Bareskrim Polri dengan direktorat baru melalui Keputusan Presiden.

Perilisan film Dirty Voice langsung menarik perhatian publik menjelang pemilu 2024, mengungkap tanda-tanda kecurangan sistematis dalam pemilu tersebut. Lebih terinci Sri Mulyani Bekukan Anggaran Kementerian Rp 50 Triliun di 2024

Dalam salah satu pertemuannya, Andi mengatakan ia menyampaikan tiga poin kepada Jokowi: Prabowo Subjanto akan memenangkan Pilpres, Partai Solidaritas Indonesia akan maju ke DPR, dan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan turun. Lebih terinci

Zainal Arifin Mochtar bereaksi terhadap liputan film Suara Kotor. Lebih terinci

Wakil Presiden Mar’ruf Amin angkat bicara mengenai fenomena demokrasi yang terjadi saat ini. Termasuk tanggapannya terhadap Dirty Vote. Lebih terinci

Terkait tudingan tersebut, pihak Istana menyebut pemilu era Jokowi 2024 penuh dengan kecurangan. Lebih terinci

Profil DPP Foxi yang melaporkan sutradara film Dirty Voice dan tiga ahli hukumnya ke Polri. Lebih terinci